Musisi senior Rayen Pono akhirnya memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Selasa (tanggal disesuaikan), untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penghinaan terhadap marga yang dilakukan oleh rekannya sesama musisi dan anggota DPR, Ahmad Dhani. Kasus ini mencuat usai pernyataan Dhani yang dianggap menyinggung aspek sensitif terkait identitas suku dan marga tertentu.
Rayen, yang selama ini dikenal sebagai salah satu figur publik yang vokal menyuarakan pentingnya etika berbahasa dalam ruang publik, dihadirkan sebagai saksi karena dinilai mengetahui konteks dan rekam jejak pernyataan Ahmad Dhani yang tengah dipermasalahkan.
Suasana Pemeriksaan Berjalan Tertutup
Pemeriksaan yang dilakukan MKD DPR terhadap Rayen Pono berlangsung secara tertutup. Namun, usai keluar dari ruang sidang etik, Rayen bersedia memberikan pernyataan singkat kepada awak media yang telah menunggu sejak pagi.
“Saya hadir hari ini sebagai warga negara dan publik figur yang diminta klarifikasi oleh MKD. Saya menghormati proses hukum dan etika yang sedang berjalan di parlemen,” ujar Rayen kepada media.
Ia enggan berkomentar terlalu jauh mengenai isi pemeriksaan, namun menegaskan bahwa dirinya percaya pada mekanisme yang tengah dijalankan oleh MKD.
Latar Belakang Kasus: Ucapan Bernuansa Suku dan Marga
Kontroversi bermula dari sebuah video pernyataan Ahmad Dhani yang viral di media sosial, di mana ia diduga melontarkan kalimat yang dinilai menyinggung kelompok masyarakat tertentu berdasarkan marga atau identitas etnis. Ucapan tersebut memicu reaksi keras dari tokoh adat dan organisasi kedaerahan, yang menilai bahwa pernyataan itu mencederai harga diri komunitas mereka.
Menyikapi desakan publik, MKD DPR kemudian membuka proses etik terhadap Ahmad Dhani, yang kini duduk sebagai anggota legislatif. Pemanggilan Rayen Pono menjadi bagian dari upaya MKD menggali perspektif saksi kunci yang dinilai memahami dinamika komunikasi publik di kalangan musisi sekaligus publik figur.
Rayen Pono: Serukan Etika dan Toleransi
Dikenal sebagai musisi yang menjunjung nilai-nilai sosial dan keberagaman, Rayen memanfaatkan momen ini untuk kembali menegaskan pentingnya menjaga etika dalam ruang digital dan publik. Menurutnya, figur publik memiliki tanggung jawab moral dalam setiap pernyataan yang disampaikan, baik secara langsung maupun melalui platform media sosial.
“Indonesia ini kaya akan suku, budaya, dan marga. Komunikasi kita harus mencerminkan semangat persatuan, bukan sebaliknya,” ujarnya dengan nada tegas namun damai.
Langkah Lanjutan MKD dan Publik Menanti
MKD DPR menyatakan masih akan melanjutkan proses pendalaman kasus sebelum mengambil keputusan. Ahmad Dhani sendiri belum memberikan keterangan resmi secara terbuka terkait tuduhan tersebut, meskipun melalui kuasa hukumnya ia sempat membantah memiliki niat menghina kelompok tertentu.
Publik kini menanti langkah konkret MKD dalam menangani kasus ini. Banyak pihak berharap agar proses ini tidak hanya berhenti pada sanksi etik semata, tetapi menjadi momentum edukatif bagi seluruh tokoh publik agar lebih bijak dalam menyampaikan opini — terutama di tengah keragaman sosial masyarakat Indonesia.
Kehadiran Rayen Pono di MKD DPR menambah bobot moral dalam kasus ini. Bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai pengingat bahwa ruang publik membutuhkan suara-suara yang menjunjung etika, toleransi, dan tanggung jawab. Di tengah sorotan publik, akankah kasus ini menjadi titik balik dalam praktik komunikasi para elit politik dan figur publik di tanah air?
