Masalah pangan kembali menjadi isu strategis nasional. Kali ini, Menteri Pertanian (Mentan) kembali menyoroti keberadaan mafia pangan yang disebut masih aktif mengendalikan rantai distribusi bahan pokok, khususnya beras. Dalam pernyataannya yang cukup tegas, Mentan menyebut bahwa praktik-praktik manipulatif dalam sektor pangan tidak sepenuhnya lenyap dan justru semakin lihai bersembunyi di balik distribusi dan logistik modern.
Di tengah ancaman kelangkaan pasokan dan gejolak harga, impor beras kembali menjadi wacana solusi darurat yang didorong oleh Mentan sebagai langkah konkret melawan dominasi mafia yang selama ini mengacaukan pasar dalam negeri.
Bayang-Bayang Lama yang Tak Hilang
Mafia pangan bukan isu baru di Indonesia. Sejak bertahun-tahun, para pelaku di balik layar telah memainkan peran besar dalam menentukan harga pasar, menahan pasokan, bahkan memanipulasi data stok untuk menciptakan kepanikan dan permintaan semu. Hasilnya? Harga melonjak, petani dirugikan, dan masyarakat kecil harus membayar mahal demi kebutuhan pokok.
Mentan mengungkapkan bahwa praktik-praktik seperti penimbunan, kartel distribusi, hingga penguasaan stok oleh segelintir pihak masih terjadi secara laten. Meskipun berbagai regulasi telah dikeluarkan, mereka terus beradaptasi dan memanfaatkan celah dalam sistem.
Impor Beras: Langkah Pahit tapi Perlu?
Di tengah ketidakpastian cuaca, fluktuasi produksi dalam negeri, dan tekanan dari mafia distribusi, Mentan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah taktis dengan membuka keran impor beras. Meski tidak populer, impor dinilai sebagai salah satu cara paling cepat untuk menekan harga, menstabilkan pasokan, serta menggoyang dominasi pasar yang selama ini dikendalikan oleh pemain-pemain gelap.
“Ini bukan soal menyerah pada produksi dalam negeri, tapi soal menjaga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan,” ujar Mentan dalam konferensi pers baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa impor bersifat sementara dan terkendali, dengan fokus pada menjaga kestabilan nasional, bukan membunuh petani lokal.
Keseimbangan Produksi dan Proteksi
Meski mendorong impor, Mentan tetap menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap petani dan kebutuhan konsumen. Pemerintah, katanya, tengah menyiapkan skema pengadaan yang adil: beras impor tidak akan didistribusikan saat musim panen raya, dan harga acuan akan tetap memperhatikan nasib petani lokal.
Lebih lanjut, Mentan juga menyerukan perlunya pembaruan sistem logistik dan distribusi berbasis teknologi, agar rantai pangan lebih transparan dan akuntabel. Tanpa itu, mafia pangan akan terus mencari celah dan menguasai pasar dari balik layar.
Pertarungan yang Belum Usai
Isu mafia pangan tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Namun pengakuan terbuka dari pejabat tinggi seperti Mentan menjadi langkah awal penting dalam menyorot masalah yang selama ini cenderung ditutup-tutupi. Impor beras bukan solusi jangka panjang, tetapi bisa menjadi senjata taktis dalam menghadapi permainan kotor para mafia yang terus mengintai.
Yang dibutuhkan kini adalah konsistensi kebijakan, keberanian penegakan hukum, dan sistem distribusi yang modern dan transparan. Tanpa itu, Indonesia akan terus berada dalam siklus kelangkaan dan krisis harga yang dimanfaatkan oleh segelintir orang demi keuntungan pribadi.
