Mantan Menteri Perdagangan sekaligus ekonom senior, Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini bukan soal ekonomi makro atau investasi asing, melainkan terkait sorotannya terhadap kasus suap hakim yang menjatuhkan vonis lepas dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO). Pernyataan Lembong ini dinilai sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas kondisi hukum di Indonesia yang dinilainya mulai kehilangan arah.
Vonis Lepas yang Picu Kecurigaan
Kasus yang tengah ramai dibicarakan adalah vonis lepas terhadap terdakwa kasus ekspor CPO yang sebelumnya dituduh terlibat dalam praktik korupsi berjamaah. Meski bukti dan sorotan publik cukup kuat, hakim memutuskan vonis lepas, yang berarti terdakwa dianggap tidak bersalah dan bebas dari segala tuntutan hukum.
Namun tak lama setelah vonis dibacakan, muncul dugaan praktik suap terhadap majelis hakim, yang kemudian menyeret nama sejumlah pihak dalam proses investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sorotan pun mengarah ke integritas lembaga peradilan.
Tom Lembong: Ini Bukan Sekadar Skandal, Tapi Ancaman
Melalui unggahan di media sosial pribadinya dan beberapa wawancara publik, Tom Lembong secara tegas menyebut bahwa kasus ini adalah “alarm keras” bagi dunia hukum dan ekonomi di Indonesia. Menurutnya, korupsi di sektor hukum—apalagi jika melibatkan hakim—memiliki dampak jauh lebih luas daripada korupsi di sektor lain.
“Jika hukum tidak bisa dipercaya, bagaimana kita berharap para investor menanamkan modalnya di negara ini?” ujar Lembong.
Sebagai mantan pejabat yang paham seluk-beluk dunia perdagangan dan ekonomi, Tom melihat bahwa kasus ini bukan hanya persoalan moral, tapi juga mengancam kredibilitas ekonomi Indonesia di mata internasional. Apalagi CPO merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia yang sangat bergantung pada kepercayaan pasar global.
Seruan untuk Reformasi Lembaga Peradilan
Tak hanya menyampaikan kritik, Lembong juga mendorong agar pemerintah dan lembaga terkait segera mengambil langkah konkret. Ia menyarankan agar dilakukan reformasi menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen, pengawasan, dan evaluasi terhadap aparat penegak hukum—terutama hakim.
“Transparansi dan akuntabilitas sistem hukum harus diperkuat. Jangan sampai hukum menjadi barang yang bisa diperjualbelikan,” tambahnya.
Lembong menekankan bahwa stabilitas hukum adalah pilar utama dalam membangun ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Jangan Biarkan Hukum Jadi Komoditas
Pernyataan Tom Lembong menjadi cerminan suara publik yang muak dengan praktik suap dan lemahnya penegakan hukum. Kasus suap hakim dalam perkara CPO ini seolah menjadi tamparan keras bahwa korupsi bukan hanya terjadi di balik meja pejabat publik, tapi juga di ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat terakhir keadilan ditegakkan.
Dengan suara lantang dari figur seperti Tom Lembong, diharapkan tekanan publik semakin kuat agar reformasi hukum benar-benar dilakukan—bukan sekadar wacana politik.
